Home Perbankan Syariah Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam

Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam

104
0
SHARE

Malang. Komisariat IAEI Tribakti Kediri Ikut serta dan hadir dalam saresaehan Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam yang digagas Oleh IAEI Jawatimur dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)” pada Kamis, (5/3).

Kegiatan sarasehan ini berlangsung di Aula lt.4 gedung D4 Fakultas Ekonomi (FE) UM dan dihadiri oleh ketua DJPPR, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A.,Wakil Rektor I Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si., Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd., Dekan FE Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak.,CA., jajaran pimpinan FE dan civitas akademik.

DJPPR merupakan unit yang mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan investasi publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Sementara IAEI sendiri bergerak sebagai organisasi para akademisi dan praktisi dalam melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisaasi Ekonomi Islam.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi potensi luar biasa dalam pengembangan perekonomian syariah.

Sayangnya, dengan potensi yang besar tersebut ternyata perkembangan perekonomian syariah di Indonesia justru masih tertatih-tatih.

Dirjen DJPPR Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengajak para ahli ekonomi saling berkolaborasi dalam sarasehan keuangan syariah di Universitas Negeri Malang, Kamis sore Kalau berbicara potensi, kita punya 250 juta lebih penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim yang ini tentu menjadi potensi luar biasa dalam pengembangan perekonomian syariah. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita merealisasikan potensi tersebut,” ujarnya saat menghadiri sarasehan keuangan syariah bertajuk ‘Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam’ di Universitas Negeri Malang,

Menurutnya, menganalogikan, sepanjang ikan-ikan tersebut tidak dipancing hanya akan sekedar menjadi potensi. Maka, peranan dari para ahli ekonomi khususnya yang bernaung di bawah payung Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia sangat diperlukan dalam mendesain perekonomian berbasis syariah. Mulai dari struktur, skema dan instrumennya supaya bisa menarik atau menggali potensi-potensi tersebut.

“Hari ini kami berinisiatif untuk mengumpulkan para ahli ekonomi Islam khususnya yang bernaung dalam payung IAEI untuk melakukan diskusi bagaimana agar ekonomi berbasis syariah ini bisa berkembang lebih maju dan lebih besar lagi di perekonomian Indonesia,” ucap Luky yang juga menjabat Ketua Bidang Perdagangan, Investasi dan Fiskal IAEI.

Dalam konteks ini, selain IAEI sebenarnya Indonesia memiliki banyak kumpulan organisasi yang berisikan pakar ekonomi Islam seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi Islam di Indonesia inilah yang harusnya bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan solusi bagaimana mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

“Di sinilah para ahli ekonomi diharapkan bisa berperan lebih dengan harapan sumbangan pemikiran dari para ahli ekonomi ini bisa ikut memperkaya, memperdalam lagi, mengembangkan lagi perekonomian berbasis syariah. Termasuk juga para mahasiswa yang sudah menuntut ilmu di perguruan tinggi,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Luky, di kementerian keuangan sendiri melakukan inovasi terkait SUKUK. Ada Sukuk yang sifatnya ritel yang bisa dimiliki dan dibeli oleh masyarakat biasa, juga SUKUK ritel yang dipasarkan melalui platform online.

“Jadi kalau masyarakat mau beli SUKUK ritel saat ini bisa memanfaatkan dengan menggunakan smartphone, tidak perlu datang ke bank,” ucapnya.

Kemudian dua tahun lalu Kemenkeu juga menerbitkan global green sukuk. Maksudnya sukuk berbasis proyek-proyek yang sifatnya green.

“Itulah inovasi-inovasi yang kita lakukan di kementerian keuangan terkait perekonomian syariah,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil rektor 1 UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si, mengaku senang dengan kehadiran Dirjen DJPPR karena bisa memberikan pencerahan terkait sumber-sumber pendanaan alternatif apa yang bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur.

“Hampir 3 tahun ini kami memperoleh pembiayaan dari Islamic Development Bank (IsDB) berupa pembangunan gedung kembar 9 lantai yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan akademik. Sekarang gedung yang dibangun sudah mencapai 95 persen,” pungkasnya.

Sarasehan yang ddiharapkan memunculkan inovasi-inovasi baru dalam menggalang dana membantu ke,entrain keuangan

Dilanjutkan oleh ketua DJPPR yang menyampaikan tujuan diselenggarakannya sarasehan yaitu munculnya inovasi bidang ekonomi. “Disini kami ingin menggali lebih banyak lagi inovasi-inovasi dari para ahli ekonomi islam. Bahwa pondasi besar dalam lingkup keuangan yakni trust dan kejujuran. Kami berupaya menghasilkan cara mendesain keuangan syariah yang menarik dan menggali potensi-potensi yang ada. Harapannya ekonomi Islam bisa bekolaborasi dalam mengembangakan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu adanya IAEI ini seharusnya bisa menjadi mitra diskusi dengan ahli ekomoni yang berperan dalam civitas akademik pengajar atau peneliti. Kebiasaan kita berdiskusi dan melibatkan ahli ekonomi di IAEI memang kita tumbuhkan. Hasil sumbangan ide yang dikembangkan bisa menjadi sumbangsih dalam meningkatkan ekomoni syariah ini,” jelasnya.

Ketika di temui wartawan, Luky tidak bisa memastikan hasil akhir dari sarasehan kali ini tetapi pendapat atau ide dari para ahli ekomoni bisa disatukan dan ditajamkan lagi. “Saya tidak yakin akan ada hasil akhir, tetapi adanya pendapat-pendapat itu dapat kita satukan. Memang ada fisikal yang memang bisa kita langsung adopsi, tetapi ide itu butuh penajaman lagi.

Kendala perekonomian syariah itu kompleks, ekonomi itu ada keuangan syariah dan ekonomi syariah. Saat ini yang berkembang itu di sektor keuangan syariah. Membicarakan soal ekonomi, kita juga mengembangkan industri halal food, fashion busana muslim. Pada saat ini kita berada dalam tahapan preminilary.” tuturnya mengakhiri pembicaraan.